Home » Featured » Kepastian Hukum Investasi Migas Dipertaruhkan
Kasus Bioremediasi Chevron

Kepastian Hukum Investasi Migas Dipertaruhkan

Kepastian Hukum Investasi Migas Dipertaruhkan

MigasReviewKESDM Bantah Jual Gunung Ciremai ke Chevron. Baca ... », Jakarta – Dua orang terdakwa dalam kasus proyek bioremediasiExxon Ancam Tidak Tambah Lapangan Baru. Baca ... » PT Chevron Pacific IndonesiaSKK Migas: Etika Bisnis Jauh di Atas Kontrak. Baca ... » diputus bersalah oleh majelis hakim. Selasa (7/5) malam, Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri diganjar 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan, dan uang pengganti US$ 3,089. PT GPI adalah pelaksana teknis kegiatan bioremediasi di lahan tercemar minyak ChevronSKK Migas: Proyek IDD Chevron Tertunda. Baca ... ». Selain itu, PT GPI sebagai perusahaan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar US$ 3,089 juta.

Bioremediasi adalah proses pemulihan tanah yang tercampur minyak mentah.

Pada Rabu (8/5), Direktur PT Sumigita Jaya Herland bin Ompo dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Herland juga diwajibkan membayar uang pengganti US$ 6,9 juta. Alasan majelis hakim, PT Sumigita tidak mengantongi izin pengolahan limbah seperti diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Pelaksanaan pekerjaan bioremediasi yang dilakukan PT GPI dan PT Sumigita juga dinyatakan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah.

Proyek tersebut juga dinyatakan merugikan keuangan negara sebesar US$ 6,9 juta karena Chevron sebagai pemilik limbah hasil pengolahan minyak memperhitungkan biaya proyek bioremediasiKasus Bioremediasi Chevron Bisa Jadi Iklan Buruk Indonesia. Baca ... » sebagai cost recovery.

Ketidakpastian Hukum

Vonis tersebut tentu saja mengundang protes dari pihak Chevron dan menjadi alarm bagi para kontraktor kontrak kerjasama  (KKKS). Iklim investasi migasKami Tidak Akan Menyuap demi Blok Mahakam. Baca ... » di Indonesia terancam. Perusahaan yang mengaku telah mengikuti semua peraturan yang ada merasa bingung karena itu berarti mereka tidak memperoleh kepastian hukum.

Vice President for Policy, Government and Public Affairs PT Chevron Pacific IndonesiaMemaknai (Lagi) Nasionalisme di Industri Migas. Baca ... » Yanto SianiparMemaknai (Lagi) Nasionalisme di Industri Migas. Baca ... » mengaku pihaknya sangat kecewa dengan putusan itu. Menurut Yanto, majelis hakim tidak menggunakan fakta-fakta yang ditampilkan selama persidangan.

“Begitu banyak saksi yang seharusnya melemahkan dakwan jaksa, dan itu tidak dipakai hakim. Yang lebih banyak dipakai adalah salah satu saksi ahli yang menurut kami menampilkan data-data yang tidak benar,” kecam Yanto usai diskusi bertajuk “Kriminalisasi Kebijakan Korporasi: Ancaman bagi Pekerja dan Hambatan Serius Investasi di Indonesia”, Rabu (8/5).

Menurut Yanto, rasa keadilan pihaknya merasa terusik. “Harusnya pengadilan itu fair dan objektif tapi itu tidak terlihat pada keputusan hakim,” kata dia.

Chevron akan membawa kasus ini ke level yang lebih tinggi. Awal Juni mendatang, masih ada 3 lagi pegawai yang akan mendapatkan putusan pengadilan.

“Jadinya 5 orang. Andaikata kelimanya mendapat hukuman, Chevron akan terus berjuang untuk membawa fakta-fakta yang sebenarnya,” kata dia.

Yanto mengklaim bahwa pihaknya telah mengikuti semua aturan Kepmen LH No 128 Tahun 2003. “Kami ikuti semua satu-satu prosesnya, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bioremediasi. Kalau alasannya fiktif, itu fiktif dari mana? Kami ada 500 ribu meter kubik tanah terkontaminasi yang sudah dibersihkan oleh kedua perusahaan itu, dan ini tidak sedikit. Untuk membersihkan satu siklus, butuh 2-3 bahkan sampai 4 bulan. Dan itu sudah disertifikasi oleh KLH,” papar dia.

Dalam penjelasan resminya, Chevron menyatakan bahwa pihaknya beroperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Chevron menunjuk kontraktor pihak ketiga yang dipilih melalui proses tender yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan BP Migas.

“Desain dan penggunaan teknologi bioremediasi telah dievaluasi dan disetujui oleh badan-badan pemerintah yang terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan BP Migas,” kata Chevron di situs resminya.

Ditambahkannya, teknologi bioremediasi telah diuji dan diaplikasikan di Sumatera sejak 1994 untuk secara selamat memproses limbah. Sesuai dengan azas kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, Chevron sebagai operator meminta dan memperoleh izin serta otorisasi dari pemerintah untuk semua pekerjaan terkait bioremediasi yang dilakukan di Sumatera.

“Chevron memperoleh peringkat biru dalam program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini menunjukkan bukti kepatuhan terhadap standar pemerintah di bidang lingkungan untuk operasi kami di Sumatera pada 2011,” bunyi pernyataan perusahaan.

Keprihatinan Bersama

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MigasKami Tidak Akan Menyuap demi Blok Mahakam. Baca ... » Johanes WidjonarkoSKK Migas Tetap Laksanakan Program Kegiatan Hulu Migas Tepat Waktu. Baca ... » mengatakan, dirinya akan bersaksi dalam kasus ini meski tidak terlibat sedikitpun.

“Saya akan memberikan pencerahan mengenai apa saja yang saya ketahui kepada para hakim dan jaksa. Tidak usah khawatir. Kita sama-sama hadapi ini. Tentu ini menjadi keprihatinan bangsa ini. Kita lihat kasusnya berlanjut seperti apa. Kita akan ikuti karena ini aturan,” kata Widjonarko.

Ditegaskannya, Chevron adalah mitra SKK Migas sehingga mereka harus bekerjasama. “Kita kan berdiri sama tinggi. Hak dan kewajiban kita sama sehingga kita harus duduk bersama. Chevron menyumbang 40 persen dari produksi nasional. Bisa dibayangkan kalau terjadi apa apa. Dengan penerimaan migas sebesar Rp 1 triliun sehari 1 hari, artinya Chevron menyumbang penerimaan Rp 400 miliar,” kata dia seraya menambahkan bahwa Chevron sedang menangguhkan kegiatan di lapangan, khususnya kegiatan remediasi sembari menunggu semua menjadi jelas.

Widjonarko menegaskan, ini bukan hanya menyangkut Chevron tapi institusi migas. Kasus ini baru terjadi sekali dalam sekian puluh tahun industri migasMemaknai (Lagi) Nasionalisme di Industri Migas. Baca ... ». “Artinya kita bisa menilai bagaimana perjalanan industri ini. Ini semuanya terbuka, semua mengaudit. Ini jadi keprihatinan kita semua, bukan hanya Chevron,” kata dia.

Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, jangan sampai kasus ini menyurutkan semangat. “Yang sudah ada tetap diterapkan secara konsekuen dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi tanpa harus mengerem kecepatan. Kita harus saling mengingatkan,” kata dia.

Haris Jauhari, seorang pejabat Chevron di Duri mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah negara agar bisa berproduksi.

“Di migas, background saya adalah saya reservoir engineering. Kalau masalah uncertainty, di migas itu sangat tinggi. Kami biasa mengendalikan manajemen risiko. Pengeboran bisa berhasil atau gagal tapi kami berani berinvestasi,” kata dia.

Dia menyatakan keprihatinan pada nasib para terhukum. “Sekarang ini ancaman kepada pegawai sudah ada. Ini bukan psy war. Mereka mitra kerja kami juga. Lalu, apa guidance untuk bekerja di sini? Kita bisa dengan mudah diciduk padahal sudah patuh pada aturan. Yang harus diikuti itu aturan KLH, SKK Migas atau hakim?” kata Haris.

Managing Director Program Pasca Sarjana Universitas Paramadina Wijayanto mengatakan, Indonesia sangat kronis dalam hal harmonisasi kebijakan.

“Harmonisasi kebijakan itu tidak ada yang me-maintain. Saya pernah bicara dengan seorang tokoh yang sangat senior di Kementerian Hukum dan HAM. Dia komplain, bagian harmonisasi regulasi diisi oleh segelintir orang yang tidak kapabel. Padahal harmonisasi yang baik bisa mencegah kasus seperti ini muncul,” kata Wijayanto.

Ancaman Investasi

Lalu, dengan kasus seperti ini, apakah akan berdampak pada investasi di Indonesia, khususnya sektor migas?

Yanto Sianipar mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya terus berinvestasi. “Namun kami melihat ke depan. Untuk industri migas, apakah ini menjadi isu yang penting soal kepastian ke depan? Ini soal kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Kami sudah ikuti Kepmen itu tapi tidak mendapatkan kepastian hukum,” kata dia.

Widjonarko menambahkan, kasus ini bisa sangat berpengaruh pada investasi.

“Yang hadir di sini adalah para KKKS. Bisa saja kasus seperti ini menimpa mereka padahal mereka sudah merasa comply aturan. Namun Chevron diminta tetap bekerja seperti sediakala. Kami akan support dengan memberi kepastian,” kata Widjonarko

Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan mengatakan, dengan ketiadaan kepastian hukum, takutnya nanti perusahaan-perusahaan yang mau tetap di Indonesia adalah mereka yang ok-ok saja dengan kondisi itu, sementara perusahaan-perusahaan yang baik-baik kabur.

Posisi tawar Chevron di Indonesia memang sangat tinggi. Tapi untuk ‘cabut’ dari Indonesia tentunya butuh pertimbangan yang teramat sangat matang. Sebenarnya Indonesia masih tetap menarik di mata asing. Tapi itu bukan menjadi justifikasi untuk membuat keputusan yang merugikan mereka. (cundoko aprilianto)

Index Kategori Ini »


Baca juga yang iniclose