Home » Featured » Proses Pembentukan RUU Migas

Proses Pembentukan RUU Migas

Oleh Wiwin Sri Rahyani
Proses Pembentukan RUU Migas

Untuk membentuk suatu Undang-Undang (UU) dibutuhkan suatu proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Demikian juga halnya dalam membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU MigasMenelaah Format Keberpihakan UU Migas. Baca ... ») harus melalui proses tersebut.

Proses pertama yang harus dilakukan dalam membentuk UU yaitu perencanaan. Berdasarkan Pasal 16 UU P3, perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah. Prolegnas tersebut ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU).
Dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR RI Nomor 02G/DPR RI/II/2010-2011 pada tanggal 14 Desember 2010, RUU Migas masuk dalam daftar RUU Prolegnas jangka menengah (untuk jangka waktu 5 tahun) periode Tahun 2010-2014 no urut 11 dengan keterangan bahwa RUU disiapkan oleh DPR.

Suatu RUU untuk dapat dimasukkan dalam daftar RUU Prolegnas harus mempunyai dasar pertimbangan mengapa RUU tersebut perlu dibentuk. Masuknya RUU Migas dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 dengan dasar pertimbangan antara lain:

  1. adanya Putusan Mahkamah KonstitusiPemerintah Harus Segera Tentukan Lembaga Tetap Pengganti BP Migas. Baca ... » (MK) Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, yang telah membatalkan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, serta Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MigasMenelaah Format Keberpihakan UU Migas. Baca ... ») bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, juga terdapat Putusan MK Nomor 20/PUU-V/2007 tanggal 17 Desember 2007 tetapi dalam Putusan MK ini dinyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Berdasarkan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut terhadap UU Migas diperlukan suatu perubahan, khususnya terhadap pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta pasal-pasal terkait yang memiliki implikasi dengan perubahan pasal-pasal tersebut.
  2. dasar pertimbangan lain yaitu dengan adanya rekomendasi Panitia Angket DPR RI Periode 2004-2009 tentang Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Panitia Angket BBM DPR RI). Dalam laporan akhir Panitia Angket BBM DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 28 September 2009 memberikan rekomendasi antara lain mendesak Pemerintah dan/atau DPR RI untuk segera mengajukan RUU Migas yang baru menggantikan UU Migas dan peraturan pelaksanaannya. Dengan telah dibatalkannya sejumlah pasal dalam UU Migas oleh MK, UU Migas tidak lagi memadai dijadikan landasan yuridis kebijakan migas nasional. RUU Migas yang baru didasarkan atas pola pikir (mindset) terpenuhinya ketahanan energi nasional.

Dengan adanya Prolegnas Tahun 2010-2014 disusunlah Prolegnas RUU prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah. Secara berturut-turut mulai dari tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013, RUU Migas masuk dalam Prolegnas RUU prioritas setiap tahunnya dengan keterangan bahwa Naskah Akademik (NA) dan draft RUU disiapkan oleh DPR dalam hal ini oleh Komisi VIIRevisi UU Migas, Komisi VII Harus Dengar Masukan Komisi Lain. Baca ... » DPR. Kemudian pada tahun 2014, RUU Migas kembali masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014, yang disetujui dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Desember 2013. Meskipun telah masuk dalam Prolegnas prioritas setiap tahunnya, dalam perjalanannya target untuk menyelesaikan RUU Migas sesuai dengan Prolegnas tahunan belum juga dapat diselesaikan, masih banyak proses yang harus dilalui dalam pembentukan RUU tersebut.

Berawal dari tahun 2010 sesuai dengan amanat Prolegnas prioritas Tahun 2010, DPR dalam hal ini Komisi VII DPR telah memulai proses selanjutnya setelah proses perencanaan yaitu penyusunan. Proses penyusunan ini dilakukan dengan didukung oleh Tim Sekretariat Jenderal DPR yang menyiapkan konsep awal NA dan draf awal RUU Migas. Tetapi sampai akhir tahun 2010, RUU ini masih belum selesai. Tahun 2011, konsep awal RUU tersebut mulai dibahas di internal Komisi VII DPR dengan memperhatikan masukan dari Fraksi-fraksi di DPR dan masukan dari berbagai stakeholders yang terkait.

Di tengah proses penyusunan dan pembahasan internal RUU Migas di Komisi VII DPR, tanggal 13 November 2012 lahir Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa beberapa pasal dan penjelasan yang berkaitan dengan badan pelaksana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, seharusnya dapat mendesak DPR dalam hal ini Komisi VII DPR untuk segera menyelesaikan proses penyusunan RUU Migas.

Mengawali tahun 2014 ini, RUU Migas telah memasuki proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU (proses harmonisasi) yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Masih panjang proses yang harus dilalui dalam pembentukan RUU ini, apabila proses harmonisasi telah selesai dan RUU Migas telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai RUU dari DPR maka proses selanjutnya yang akan dilakukan yaitu pembahasan.

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan yaitu:

  • pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
  • pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan yaitu pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), dan penyampaian pendapat mini. DIM diajukan oleh:

  • Presiden, apabila RUU berasal dari DPR; atau
  • DPR, apabila RUU berasal dari Presiden.

Dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR), Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi.

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Proses pembahasan RUU berdasarkan Tatib DPR, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali masa sidang dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah serta dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Baleg, atau pimpinan panitia khusus, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) kali masa sidang. Perpanjangan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan RUU yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Baleg, atau panitia khusus. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Baleg, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan RUU kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa sidang dan tembusan kepada Baleg.

Terkait masa sidang: “Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses. Masa Sidang adalah masa dimana DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR. Masa Reses adalah masa dimana DPR melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama diluar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa sidang kurang lebih berkisar antara 1 bulan-2 bulan.”

Setelah dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden, selanjutnya dilakukan pengesahan. RUU yang telah disetujui bersama tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal RUU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Proses selanjutnya setelah pengesahan yaitu pengundangan. Dalam Pasal 81 UU P3 diatur bahwa agar setiap orang mengetahuinya maka Undang-Undang diundangkan dan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan untuk penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan proses pembentukan RUU di atas, pembentukan RUU Migas masih harus melewati beberapa tahap yaitu menyelesaikan harmonisasi di Baleg dan penetapan di rapat paripurna DPR sebagai RUU dari DPR, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dengan adanya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 yang merupakan rencana legislasi terakhir DPR periode 2009-2014 seharusnya dapat memacu dan mendorong pembentuk UU untuk segera menyelesaikannya. Mengingat, masa bakti DPR periode 2009-2014 tersisa kurang dari satu tahun sehingga di tahun pemilu atau politik ini perlu ada langkah yang antisipatif bagi DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan RUU tersebut.

*) Penulis adalah Perancang Undang-Undang di Sekretariat Jenderal DPR RI (2002 s.d. sekarang). Tulisan ini adalah pendapat pribadi Penulis.

Index Kategori Ini »


Baca juga yang iniclose